SOAL USBN TIPE A PPKN

Soal tipe A

1. Penyelenggaraan negara akan berjalan dengan baik jika penyelenggara negara mampu menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, dilaksanakan secara efektif, efisien serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut menunjukkan pentingnya nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara dengan menjadi ....

A. hukum dasar dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan

B. landasan filosofis dalam menjalankan kehidupan pemerintahan negara

C. landasan filosofis bagi penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya

D. norma hukum yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara

E. landasan filosofis dalam melakukan amandemen terhadap konstitusi negara

2. Perhatikan tabel berikut:

No	Nilai dasar	Nilai instrumental	Nilai Praksis
1	Ketuhanan	Pasal 27 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945	Menjaga keharmonisan dalam hidup beragama
2	Kemanusian	Pasal 27 ayat 2 UUD NRI tahun 1945	Melaksanakan kebebasan berpendapat di muka umum
3	Persatuan	Pasal 27 ayat 3 UUD NRI tahun 1945	melaksanakan hak dan kewajiban bela negara
4	Kerakyatan	Pasal 29 ayat 1	Berdiskusi dengan teman sebaya
5	Keadilan	Pasal 30 ayat 1	Mengirim pasukan perdamaian ke daerah konflik

Perpaduan yang tepat untuk nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis ditunjukkan pada nomor …

A. 1
B. 2
C. 3

D. 4

E. 5

3. Perhatikan Peta berikut ini

Batas wilayah laut teritorial Indonesia dengan negara tetangga ditunjukkan oleh nomor …

A. 1
B. 2
C. 3

D. 4

E. 5

4. Perhatikan gambar berikut ini!

1 2 3

4 5

Dari gambar di atas manakah sikap yang menungjukan pengamalan pancasila. Khususnya sila Kemanusiaan yang adil dan beradab ‘…

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

5. Dasar hukum yang mengatur pelaksanaan sistem pertahanan keamanan rakyat

semesta ( sishankamrata ), adalah …

1. UU No.2 Tahun 2003, UUD NRI Tahun 1945 pasal 31 dan Pancasila.

2. UU No.3 Tahun 2002, UUD NRI Tahun 1945 pasal 30 dan Pancasila.

3. UU No.3 Tahun 2002, UUD NRI Tahun 1945 pasal 29 dan Pancasila.

4. UU No.7 Tahun 2007, UUD NRI Tahun 1945 pasal 28 dan Pancasila.

5. UU No.26 Tahun 2004, UUD NRI Tahun 1945 pasal 27 dan Pancasila.

6. I warga Negara J yang menganut asas ius sanguinis dalam menetapkan status kewarganegaraannya melahirkan anak K di Negara L yang menggunakan asas ius soli dalam menetapkan status kewarganegaraannya , maka K status warga Negara adalah …

1. Bipatride

2. Apatride

3. Tidak diakui Negara J

4. Tidak diakuinegara L

5. Menjadi warga Negara

7. Perhatikan gambar berikut ini

Bentuk pengamalan Pancasila yang terdapat dalam gambar di atas adalah . . .

1. Cinta tanah air dan bangsa

2. Kedaulatan negara ada ditangan rakyat

3. Mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur

4. Mengakui Bhineka Tunggal Ika sebagai arah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

5. Menghargai sesama manusia yang memiliki rasa, cipta, karsa dan keyakinan.

8. Di Indonesia banyak orang asing atau warga negara asing yang bertempat tinggal menjadi penduduk Indonesia. Mereka itu misalnya anggota Korps Diplomatik dari negara-negara sahabat, pelajar atau mahasiswa asing yang sedang menuntut ilmu, dan orang-orang asing yang bekerja di Indonesia.Selain itu, ada pula orang- orang asing yang datang ke Indonesia sebagai pelancong. Bagi warga negara asing yang mendapat izin tinggal menerima hak dan kewajiban selama di Indonesia yaitu ...

1. Ikut pemilihan umum

2. Menjadi anggota TNI

3. Menjadi anggota Polri

4. Menjadi calon anggota legislatif

5. Menerima perlindungan atas diri dan hartanya

9. Di Indonesia banyak orang asing atau warga negara asing yang bertempat tinggal menjadi penduduk Indonesia. Mereka itu misalnya anggota Korps Diplomatik dari negara-negara sahabat, pelajar atau mahasiswa asing yang sedang menuntut ilmu, dan orang-orang asing yang bekerja di Indonesia.Selain itu, ada pula orang- orang asing yang datang ke Indonesia sebagai pelancong. Bagi warga negara asing yang mendapat izin tinggal menerima hak dan

kewajiban selama di Indonesia yaitu ...

1. Ikut pemilihan umum

2. Menjadi anggota TNI

3. Menjadi anggota Polri

4. Menjadi calon anggota legislatif

5. Menerima perlindungan atas diri dan hartanya

10. Perhatikan prinsip-prinsip Hak asasi manusia di bawah ini!

1. kesetaraan

2. non diskriminatif

3. ketergantungan

4. universal

5. tidak dipertukarkan

6. tidak dibagi-bagi

Berdasarkan data diatas, prinsip yang menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan sama sederajat dan tidak seorangpun dapat meniadakan hak-hak orang lain karena rasa, warna kulit, jenis kelamin, dan lain-lain, di tunjukan oleh nomor ....

1. 1 dan 2

2. 1 dan 3

3. 2 dan 4

4. 3 dan 5

5. 4 dan 6

11. Proses penegakan hukum dilakukan dalam rangka pelaksanaan norma hukum sebagai acuan perilaku bagi seluruh warga negara tanpa kecuali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian pentingnya persamaan di dalam hukum bagi warga negara Indonesia adalah ....

A. terciptanya keadilan, ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat

B. menjamin terciptanya keadilan hukum bagi para penguasa pemerintahan

C. meminimalisir pertentangan yang terjadi antarindividu dalam masyarakat

D. membantu aparat penegak hukum dalam menciptakan ketertiban nasional

E. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

12. Tahapan pembuatan perjanjian internasional di Indonesia diatur menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, langkah-langkah dalam pembuatan perjanjian tersebut adalah ...

1. ratification, negotiation, signature

2. negotiation, mediasion, signature

3. signature, negotiation, ratification

4. negotiation, signature, ratification

5. signature, ratification, negotiation

13. Indonesia melakukan hubungan kerjasama dengan berbagai negara baik dalam bentuk bilateral, regional mauopun multilateral. Hubungan ini mencakup berbagi aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan pertahan keamanan serta dilakukan untuk kepentingan nasional negara masing-masing. Sekalipun berbeda ideologi, hubungan antara Indonesia dengan Tiongkok cukup baik, ini sesuai dengan salah satu sifat politik luar negeri Indonesia, yaitu ….

1. Bebas.

2. Aktif.

3. Kreatif.

4. Proporsional.

5. Berimbang.

14. Faktor pendorong hubungan Internasional dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktot internal dan eksternal. Salah satu faktor internal menndorong hubungan Internasional adalah ….

1. Keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan nasonal

2. Perbedaan kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan di berbagai bidang

3. Tanggung jawab sebagai warga dunia untuk mewujudkan kehidupan dunia yang tertib, aman, damai, dan tentram

4. Perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan perbedaan pendapatan negara

5. Ketentuan hukum alam yang tidak dapat dimungkinkan bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain.

15. Amnesti pajak menjadi terobosan baru dalam penertiban pajak. Akan tetapi masih banyak perusahaan dan perorangan yang belum taat pajak. Fakta ini membuktikan adanya sebuah pengingkaran kewajiban warga Negara yang melanggar ketentuan undang-undang dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945, yaitu….

a. Pasal 23 A

b. Pasal 24 A

c. Pasal 27 Ayat 3

d. Pasal30 Ayat 1

e. Pasal 32 Ayat 2

16. Saat ini musim hujan tengah berlangsung, dan biasanya akan diikuti musibah banjir akibat sampah yang menyumbat saluran-saluran air. Warga masyarakat sering membuang sampah sembarangan. Hal ini merupakan bentuk pengingkaran kewajiban yang disebabkan oleh faktor …

1. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara

2. Ketidaktegasan aparat penegak hukum

3. Penyalahgunaan kekuasaan

4. Penyalahgunaan teknolog

5. Sikap tidak toleran

17. Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Berikut contoh peran Kepolisian dalam menjamin keadilan dan kedamaian dalam masyarakat yaitu ….

A. memberi usulan atas pengangkatan pejabat kepolisian kepada DPR

B. melakukan penindakan terhadap ormas yang mengkritisi pemerintah

C. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan para hakim

D. memutuskan perselisihan mengenai sengketa hasil pemilihan umum

E. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan

18. Hubungan internasional merupakan hubungan antarbangsa-bangsa di dunia yang bersifat dinamis dalam rangka menciptakan proses kerjasama internasional yang saling menguntungkan sehingga berdampak pada pencapaian tujuan nasional. Alasan yang melatarbelakangi pemerintah Indonesia menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam tata hubungan tersebut adalah ....

A. mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keutuhan negara Indonesia

B. bangsa Indonesia ingin melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia

C. memperoleh barang dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya

D. netralitas bangsa Indonesia dan keinginan berperan aktif dalam perdamaian dunia

E. bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa yang besar dan disegani bangsa lain di dunia

19. Perlindungan dan penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka pengamanan, pengawasan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia. Perlindungan dan penegakan hukum tersebut sangat penting agar ....

A. kepastian dan ketertiban hukum dalam kehidupan di masyarakat

B. menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan untuk para penguasa negara

C. meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum

D. terciptanya persamaan dimata hukum antarwarga masyarakat yang homogen

E. terwujudnya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan aparat penegak hukum

20. Perhatikan gambar berikut ini

Pelaksanaan Pemilu dengan melakukan pilih (mencoblos) dan melanjutkan dengan mencelupkan jari tangan dicontohkan pada gambar di atas yaitu pada nomor…

A. 1 dan 2

B. 2 dan 3

C. 3 dan 4

D. 5 dan 6

E. 6 dan 7

21. Pada Pasal 30 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 dinyatakan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. makna yang terkandung dari bunyi pasal tersebut adalah …

1. Siapa saja yang tinggal diIndonesia berhak dan berkewajiban dalam mempertahankan negara

2. Semua warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk kut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

3. Semua orang Indonesia berkewajiban tanpa alasan apapun untuk mempertahanka negara

4. Tiada seorangpun tanpa terkecuali mempunyai kewajiban dasar untuk
   mempertahankan negara dan menjaga keamanannya.

5. Semua WN asli maupun WN asing harus melaksanakan upaya-upaya untuk mejmpertahankan dan mengamankan negara

22. Perhatikan beberapa situasi dan kondisi berikut !

(1) Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam akibat dari adanya persaingan bebas

(2) Penggunaan pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang sah

(3) Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang berorientasi kepada budaya barat

(4) Menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah yang berkuasa

(5) Pola perjuangan tidak bersenjata kelompok separatis yang ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional

Berdasarkan uraian beberapa kondisi diatas yang merupakan kasus ancaman terhadap negara di bidang politik ditandai oleh nomor ....

A. (1), (2) dan (3)

B. (1), (3) dan (5)

C. (2), (3) dan (4)

D. (2), (4) dan (5)

E. (3), (4) dan (5)

23. Perhatikan beberapa aspek wawasan nusantara berikut!

(1) Letak dan bentuk geografis wilayah Indonesia

(2) Keadaan dan kemampuan penduduk bangsa Indonesia

(3) Keadaan dan kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia

(4) Sistem politik yang sangat menentukan kehidupan politik negara

(5) Ideologi sebagai perekat pemersatu yang ditanamkan seluruh WN

(6) Kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia

Berdasarkan aspek wawasan nusantara di atas yang merupakan aspek alamiah wawasan nusantara ditandai oleh nomor ....

A. (1), (2) dan (3)

B. (1), (3) dan (5)

C. (2), (4) dan (6)

D. (3), (4) dan (5)

E. (4), (5) dan (6)

24. Komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan proses dinamis yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia yang beragam yang mencerminkan kebhinnekaan bangsa Indonesia. Contoh perilaku yang mencerminkan komitmen tersebut adalah ....

A. bersikap mengutamakan kebersihan lingkungan di sekitar lingkungan tempat tinggal

B. bekerjasama dalam segala bidang kehidupan dengan sesama suku, agama, dan daerah

C. membantu korban bencana alam ketika bencana tersebut terjadi di wilayah asalnya

D. bergaul secara santun dan akrab dengan mengesampingkan perbedaan suku bangsa

E. meningkatkan solidaritas dalam kegiatan yang berorientasi semangat kedaerahan

25. Wawasan Nusantara sebagai pedoman bagi perwujudan cita-cita dan mencapai tujuan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegaramempunyai fungsi kedalam yaitu :

1. Ingin mencerdaskan kehidupan bangsa

2. Ingin mewujudkan kesatuan dalam berbagai aspek alamiah dan aspek sosial

3. Ingin mewujudkan kesejahtraan ekonomi seluruh rakyat

4. Ingin mewujudkan masyarakat adil dan makmur

5. Ingin melaksanakan ketertiban dunia

26. Perhatikan tabel berikut adalah ciri ciri sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia

Parlementer	Presidensil
Perdana menteri sebagai kepala pemerintahan Menteri bertanggung jawab kepada legislatif Kekuasaan legisltaif dapat dijatuhkan oleh legislatif	Kekuasaan Legislatif memiliki kekuasaan membuat undang-undang Kekuasaan eksekutif dan legislatif sama kuat Eksekutif dijalankan oleh para menteri

Dari kedua tabel diatas ciri ciri sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia yang paling tepat ditunjukkan pada nomor ...

1. Parlementer 1 dan 2, Presidensil 1 dan 2

2. Parlementer 1 dan 3, Presidensil 1 dan 3

3. Parlementer 2 dan 3, Presidensil 2 dan 3

4. Parlementer 1 dan 2, Presidensil 1 dan 3

5. Parlementer 2 dan 3, Presidensil 1 dan 3

27. Dalam suatu pemilihan kepala daerah , salah satu calon pasangan tidak menerima hasil keputusan KPU, dikarenakan terindikasi ada kecurangan dalam pelaksanaan pemilukada tersebut. Lembaga yang berwenang menangani kasus tersebut adalah....

1. Majlis permusyawaratan Rakyat

2. Dewan Perwakilan Rakyat

3. Mahkamah Konstitusi

4. Mahkamah Agung

5. Komisi Yudisial

28. Setiap pelaksanaan pemilu, baik pemilihan umum daerah, legislatif ataupun presiden biasanya rawan dengan pelanggaran ataupun kecurangan, seperti politik uang, petugas yag tidak netral ,Pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan lain sebagainya.

Lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilu adalah …..

1. Mahkamah Agung

2. Mahkamah Konstitusi

3. Peradilan Tata Usaha Negara

4. Peradilan Agama

5. Peradilan Umum

29. Demokrasi Pancasila yang bersendikan nilai-nilai Pancasila merupakan demokrasi yang mendukung terciptanya kehidupan bersama yang aman dan nyaman serta terciptanya kondisi dinamis dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara. Dimana setiap permasalahan yang dihadapi dimusyawarahkan dan keputusan penting diambil melalui pembicaraan bersama sehingga dapat menekan kemungkinan terjadinya konflik dalam masyarakat.

Berdasarkan ilustrasi tersebut pentingnya penerapan demokrasi yang berkeadilan sosial adalah dalam rangka ....

A. meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang pro kepentingan kelompoknya

B. kemampuan melaksanakan mandat yang diberikan rakyat kepada penguasa sesuai kepentingannya

C. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang adil dan merata

D. terciptanya kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat tapi tetap dalam kontrol pemerintah yang berkuasa

E. jaminan pemerintah terhadap kebebasan pers yang terbatas pada propaganda berkaitan dengan kebijakan pemerintah

30. Perhatikan lembaga-lembaga berikut ini

1. MPR

2. DPR

3. Presiden

4. DPD

5. MK

6. KY

7. BPK

Pembagian kekuasaan di Indonesia sebelum terjadinya amandemen UUD NRI tahun 1945 adalah …

A. 1, 2, 3. dan 4

B. 1, 2, 3 dan 5

C. 1, 2, 3 dan 6

D. 1, 2, 3dan 7

E. 1. 3. 4 dan 5

31. Perhatikan gambar berikut ini

Ancaman meliputi ancaman militer dan non militer yang bisa berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Berdasarkan gambar di atas ancaman yang dimaksud adalah

A. konflik horizontal

B. sabotase

C. kekerasan berbau sara

D. terorisme

E. pemberontakan

32. Pidato Presiden yang dilakukan setiap tahun pada tanggal 16 Agustus merupakan kebiasaan hukum di Indonesia. Dari pernyataan di atas Pidato presiden tersebut dikategorikan dalam penggolongan hukum berdarkan bentuknya yaitu ….

A. hukum tertulis

B. hukum tidak tertulis

C. hukum material

D. hukum formal

E. hukum nasional

33. Konsep wawasan nusantara meliputi berbagai aspek seperti aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta hankam. Yang manakah pernyataan di bawah ini yang merupakan implikasi wawasan nusantara di bidang ekonomi?

1. Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lai

2. Mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yamg berbeda

3. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, dari segi budaya, status sosial, maupun daerah

4. Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk menigkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan

5. Menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil.

34. Perhatikan gambar berikut...

Dari gambar tersebut terlihat sikap warga negara yang melakukan pelanggaran hukum yang terjadi di jalan raya, yaitu...

1. tidak memiliki Surat Izin Mengemudi C saat mengendarai motor

2. mengendari kendaraan melebih kecepatan maksimal yang diperbolehkan

3. menggunakan telepon seluler saat berkendaraa

4. mengendarai motor di jalur cepat

5. menggunakan helm tidak sesuai dengan SNI

35. Seperti yang kita ketahui di Indonesia masih banyak pejabatnya yang memang menyalahgunakan kekuasaan mereka hanya mencari keuntungan semata untuk kepentingan pribadi dengan cara korupsi. Korupsi yang mereka lakukan ini sangatlah merugikan bangsa karena uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur negara namun karena uang itu mereka ambil maka pembangunan jadi terhambat. Berdasarkan wacana di atas didapat adanya bentuk ancaman di bidang ….

A. Ideologi

B. Politik

C. Ekonomi

D. Sosial

E. Budaya

36. Dalam tata kelolaan pemerintahan yang baik pemerintah seharusnya memberikan kesempatan kepada para pemangku kebijakan untuk untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsesus dalam pelaksanaan tata kelola di bidang tertentu.Dari wacana di atas dapat disimpulkan bahwa tata kelola pemerintahan yang dimaksud adalah

A. Partisipasi

B. Koordinasi

C. Akuntabilitas

D. Transparansi

E. Stabilisasi

37. Perhatikan data berikut !

1. Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)

2. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan presiden)

3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara yang disampaikan oleh BPK

4. Menetapkan Undang-undang bersama dengan Presiden

5. Membahas RUU yang diusulkan oleh presiden ataupun DPD

Dari data di atas yang terkait dengan legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang yaitu nomor….

1. (1), (2), dan (3)

2. (1). (2) dan (4)

3. (1), (4) dan (5)

4. (2), (3) dan (5)

5. (3), (4) dan (5)

38. Bacalah wacana berikut ini

SIBU – Kasus pemerkosaan yang dilakukan seorang pengelola kantin kepada tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia semakin berkembang. Kepolisian Sibu mengungkapkan, ada empat orang TKI lainnya yang mengaku sudah dilecehkan oleh sang majikan sejak November 2016.

Asisten Komisioner Kepolisian Sibu, Stanley Jonathan Ringgit mengatakan, empat orang perempuan Indonesia sudah mengajukan laporan polisi terkait pria berusia 42 tahun itu. keempatnya diketahui bekerja untuk tersangka dengan rentang usia antara 17-20an tahun.

Dari wacana di atas, apakah yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam kontek perlindungan hukum TKI tersebut?

1. Memberikan fasilitas kesehatan yang baik

2. Menuntut ganti rugi pada majikan di negara tempat TKI bekerja

3. Memberikan bantuan dana kemanusiaan kepada korban

4. Menberikan pelatihan bagi TKI yang akan dikirim ke luar neger

5. Memberikan bantuan hukum bagi TKI yang bermasalah di luar negeri

39. Pembagian kekuasaan negara baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif diatur dalam konstitusi agar tidak terjadi tumpang tindih antara pembagian tugas dan wewenangnya. Meskipun demikian, antarlembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan memiliki hubungan kerjasama dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut ini yang merupakan contoh kerjasama antara lembaga eksekutif dengan yudikatif yaitu Presiden ....

A. mengajukan rancangan undang-undang dan dibahas menjadi undang-undang

B. memberi grasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan pada saat-saat tertentu

C. mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain

D. memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan

E. menerima penempatan duta dari negara lain

40. Ketika terjadi pelanggaran terhadap kasus pidana maka masyarakat bisa melaporkannya untuk mendapatkan proses peradilan. Proses peradilan tersebut nantinya akan dilaksanakan sesuai dengan tahap-tahap seperti yang diatur dalam UU. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum dalam masyarakat. Proses peradilan Pidana melalui beberapa tahapan yang masing-masing tahapan diwadahi oleh institusi dengan struktur dan kewenangan masing-masing. Dalam pandangan sistem Peradilan Pidana, terdapat beberapa institusi penegak hukum yang ikut serta mengambil peran dalam melakukan proses peradilan pidana.

Tahapan yang merupakan kewenangan kejaksaan disebut …

A. penyidikan

B. penyelidikan

C. penuntutan

D. pemeriksaan

E. pemutusan (vonis)